Tekan Polusi, Dishub DKI Kaji Ganjil Genap untuk Sepeda Motor – Solid Berjangka

SOLID BERJANGKA LAMPUNG – Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengkaji soal rencana penerapan sistem ganjil genap terhadap kendaraan roda dua sebagai bagian dari upaya perbaikan kualitas udara di Jakarta. Pasalnya, sepeda motor disebut dominan di jalanan Jakarta ketimbang kendaraan roda empat dan lebih.

Rencana sistem ganjil genap itu tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. “[Penerapan ganjil genap untuk sepeda motor] Ini termasuk yang kami diskusikan. Tentu kita akan kaji lebih lanjut ya bagaimana dengan sepeda motor.

Karena sekarang berdasarkan data, dari hasil implementasi ganjil-genap selama enam bulan kemarin, itu sepeda motor itu 72 persen lebih,” kata Kepala Dinas Pergubungan DKI Jakarta Syafrin Lupito, di kantornya, Jakarta, Jumat (2/8).

Hal yang dimaksud 72 persen itu adalah jumlah pengguna sepeda motor yang tadinya merupakan pengguna kendaraan roda empat setelah penerapan sistem ganjil genap sepanjang 6 bulan. Sedangkan, pengguna kendaraan roda empat mencapai 28 persen. “Artinya begitu ada pembatasan ganjil genap, maka sebagian tidak shifting ke angkutan umum, tetapi mereka justru berbalik ke motor.

Itu menjadi perhatian khusus kita bersama,” ujar Syafrin. Selain itu, Syafrin menyinggung soal rencana perluasan sistem ganjil genap di musim kemarau saat ini. “Kita harus segera karena memang kan sekarang kan musim kemarau, artinya saat musim kemarau berpengaruh terhadap gas buang yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor tidak langsung turun,” kata dia, saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Jumat (2/8).

Meski begitu, disampaikan Syafrin, pihaknya mesti melakukan kajian lebih dulu sebelum nantinya menerapkan kebijakan tersebut. Kajian itu, menurut Syafrin, meliputi berbagai aspek, salah satunya soal aktivitas sosial ekonomi masyarakat. “Segala sesuatu harus berdasarkan kajian komprehensif namun kita prioritaskan di musim kemarau ini,” kata dia.

Syafrin juga mengatakan pihaknya bakal segera mengkaji kenaikan tarif parkir serta kebijakan jalan berbayar atau congestion pricing alias Electronic Road Pricing (ERP). Namun, sambungnya, masih membutuhkan waktu untuk melakukan kajian kenaikan tarif parkir dan pemberlakuan ERP secara mendalam dan komprehensif. Apalagi, pihaknya juga belum menentukan ruas jalan mana saja yang akan terdampak penerapan kenaikan tarif itu.

“Bapak Gubernur sudah menginstruksikan untuk dilakikan kajian secara komprehensif sehingga kita bisa mendapatkan angka tarifnya dan diterapkan di kawasan mana saja, kita sedang kaji untuk tarifnya,” kata Syafrin. “Saat ini kita sedang melakukan kajian detail untuk implementasinya. (Formula penerapan ERP) belum,” sambungnya.

Waktu-waktu Polusi Udara Terberat di Jakarta Sementara itu kemarin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DKI Jakarta Andono Warih mengatakan polusi udara di Ibu Kota RI tak selalu terjadi dengan berat sepanjang hari. Menurutnya tingkat polusi yang tinggi hanya terjadi pada saat jam-jam sibuk warga beraktivitas.

“Dari jam ke jam berfluktuasi adalah ketika kita sedang semuanya bekerja berangkat ke tempat kerja, itu ada jam yang indikasikan buruk,” kata Andono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (1/8). Apalagi, sambung Andoni, kini Jakarta berada dalam musim kemarau. Musim ini menyebabkan polusi semakin meningkat ketimbang udara pada musim hujan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Dalam Ingub tersebut, ada sejumlah instruksi yang diberikan oleh Anies kepada beberapa dinas terkait dalam rangka perbaikan kualitas udara.

Mulai dari pembatasan usia kendaraan umum hingga kendaraan pribadi, percepatan pembangunan trotoar, pengadaan tanaman berdaya serap polutan tinggi di prasarana publik, hingga pengadaan tanaman berdaya serap polutan tinggi di lingkungan sekolah serta fasilitas olahraga. – SOLID BERJANGKA

sumber : merdeka